HAK HAK POKOK DALAM PROSES PERSIDANGAN

Berdasarkan SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c, hak-hak utama pencari keadilan :

• Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
• Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
• Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
• Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
• Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
• Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim.
• Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa / penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
• Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
• Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
• Bagi orang asing berhak menghubungi / berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
• Berhak menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
• Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
• Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
• Berhak menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
• Berhak mengirim / menerima surat ke / dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
• Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
• Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
• Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
• Berhak segera menerima atau menolak putusan.
• Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
• Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
• Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
• Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.