Written by Super User on . Hits: 3378
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI,
PERSONEL, DAN KEUANGAN PENGADILAN
PENGADILAN AGAMA ARSO
Berikut Adalah Daftar Pedoman Pelaksanaan Dan Pengelolaan Organisasi Administrasi Kesekretariatan, Kepegawaian, Urusan Umum, Serta Keuangan Pengadilan Agama Arso:
📌 DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 — Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1979 — Tentang Daftar Riwayat Hidup
3. Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 — Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 — Tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 — Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 — Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 — Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980 — Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 — Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 — Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
11. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1984 — Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 — Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 — Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 — Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
📌 DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 — Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 — Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 51/PB/2008 — Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4. UU No. 1 Tahun 1971 — Tentang Pokok-Pokok Kearsipan
5. Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 Tahun 2004 — Tentang Pedoman Kearsipan
6. Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 — Tentang Memberlakukan Buku I
7. PP No. 38 Tahun 2008 — Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
8. Perpres No. 70 Tahun 2012 — Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9. PMK No. 33/PMK.06/2012 — Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10. Permenpan Dan RB RI No. 80 Tahun 2012 — Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
11. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 — Tentang Sewa Rumah Negara
12. Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 — Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan BMN
13. PMK No. 244/PMK.06/2012 — Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian BMN
14. PMK No. 138/PMK.06/2010 — Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara
📌 DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1. UU No. 17 Tahun 2003 — Tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 — Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 — Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 — Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 — Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. PP No. 8 Tahun 2006 — Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 — Tentang Perubahan Ketigabelas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 — Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2011 — Tentang Penyusunan Dan Pengesahan DIPA
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 — Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2014 — Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 — Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 — Tentang Bagan Akun Standar
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 — Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 — Tentang Perencanaan Kas
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 — Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 — Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
18. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 — Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.05/2011)
19. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 — Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 07/PB/2005 — Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran (Sebagaimana telah diubah dengan PER.28/PB/2008)
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005 — Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 03/PB/2010 — Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker Dan Perkiraan Dana Harian KPPN
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 — Tentang Tata Cara Penerbitan SPM Dan SP2D
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 41/PB/2011 — Tentang Perubahan Atas PER-57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM Dan SP2D
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 65/PB/2010 — Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 22/PB/2011 — Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 47/PB/2009 — Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 80/PB/2011 — Tentang Penambahan Dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja Dan Transfer Pada Bagan Akun Standar
29. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 — Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dan Transport Lokal Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Di Seluruh Indonesia
30. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 — Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
31. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 — Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Di Lingkungan MA RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
